Seleksi Terbuka Calon JPT Pratama - PPH

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

  • Unit Kerja :
    Direktorat Penangangan Permasalahan Hukum
    Kategori Jabatan :
    JA Pratama (IIa)
  • Persyaratan Umum
  • Pendidikan Minimal :
    S.1
    Usia Maksimal :
    56 Tahun per 31 Oktober 2019
  • Pangkat/Gol Minimal :
    IV/b Pembina Tingkat I
    Kesehatan :
    Sehat jasmani dan rohani.
  • Pengalaman :
    Sedang atau pernah menduduki JA Administrator atau JF Ahli Madya paling singkat selama 2 tahun.

    Diutamakan memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 tahun.
  • Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan.
    Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.
  • Persyaratan Khusus
  • 1
    Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
    Dibuktikan dengan melampirkan nilai SKP
  • 2
    Izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang di Bidang Kepegawaian
    Sesuai Lampiran II pada Pengumuman
  • 3
    Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat serta tidak dikenai sanksi pidana dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin
    Sesuai Lampiran III pada Pengumuman
  • 4
    Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai politik (Surat Pernyataan)
    Sesuai Lampiran IV pada Pengumuman
  • 5
    Memiliki sertifikat lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator
    Dilampirkan
  • 6
    Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar
    Dilampirkan
  • Tugas

  • Melaksanakan pemberian saran, rekomendasi, dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan dalam pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum serta memberikan keterangan ahli dalam proses hukum di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka untuk memastikan saran, rekomendasi, dan pendapat hukum yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

  • Fungsi
    1. Merumuskan dan menyusun strategi, kebijakan pemberian saran, rekomendasi, dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan dalam pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka untuk memastikan saran, rekomendasi, dan pendapat hukum yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
    2. Merumuskan dan menyusun strategi, kebijakan pemberian pendapat hukum dan keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa dalam perkara pidana umum dan korupsi, perdata, tata usaha negara serta persaingan usaha yang terkait dengan pengadaan barang/jasa berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka untuk memastikan rumusan pendapat hukum dan keterangan ahli yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    3. Melaksanakan pemberian saran, rekomendasi, dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan dalam pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka membantu pengelola pengadaaan mengatasi permasalahan di bidang pengadaan barang/jasa;
    4. Melaksanakan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa dalam perkara pidana umum dan korupsi, perdata, tata usaha negara serta persaingan usaha yang terkait dengan pengadaan barang/jasa berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka membantu pengelola pengadaan dalam mengatasi permasalahan di bidang pengadaan barang/jasa;
    5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas hasil penanganan permasalahan hukum berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka memastikan pelaksanaan penanganan permasalahan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
    6. Melaksanakan diseminasi penanganan permasalahan hukum berdasarkan pedoman dan kebutuhan, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penanganan permasalahan hukum pengadaan bagi pemangku kepentingan;
    7. Melaksanakan penyusunan kegiatan dan anggaran Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran;
    8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelesaian tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka memastikan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
    9. Membina dan mengembangkan profesionalisme staf Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM;
    10. Memberikan disposisi kepada bawahan berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi;
    11. Memberikan arahan kepada bawahan dalam rangka penyelesaian tugas Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum sesuai pedoman dan kebutuhan; 
    12. Memberikan saran dan usulan kepada pimpinan berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka melaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab;
    13. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka melaksanakan fungsi akuntabilitas/pertanggungjawaban;
    14. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat berdasarkan pada pedoman dan kebutuhan, dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi secara administrasi benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
    15. Melaksanakan sosialisasi tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berdasarkan pedoman dan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi satuan organisasi; dan
    16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan disposisi/arahan pimpinan berdasarkan pedoman dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.
  • Hasil Kerja
    1. Rumusan strategi, kebijakan pemberian saran, rekomendasi, dan pendapat hukum kepada para pihak dalam pelaksanaan kontrak dan permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    2. Rumusan strategi, kebijakan pemberian pendapat hukum dan keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
    3. Saran, rekomendasi, dan pendapat hukum kepada para pihak dalam pelaksanaan kontrak dan permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    4. Pendapat hukum dan keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
    5. Penanganan permasalahan hukum terkait dengan aturan/regulasi, standar, dan manual pengadaan barang/jasa Pemerintah;
    6. Diseminasi penanganan permasalahan hukum;
    7. Laporan pemantauan dan evaluasi atas hasil penanganan permasalahan hukum Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
    8. Usulan kegiatan dan anggaran Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
    9. Laporan pemantauan dan evaluasi penyelesaian tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
    10. Staf Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang profesional;
    11. Disposisi kepada bawahan dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi;
    12. Arahan kepada bawahan dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
    13. Tertib administrasi urusan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan;
    14. Saran dan usulan kepada pimpinan;
    15. Laporan kinerja Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum; dan
    16. Laporan penyelesaian pelaksanaan tugas lainnya.
  • Tanggung Jawab
    1. Kebenaran, kelancaran, ketertiban dan ketepatan waktu penyelesaian tugas;
    2. Kebenaran dan ketepatan rencana dan program;
    3. Kebenaran dan keakuratan data serta informasi yang disajikan;
    4. Pengamanan perlengkapan kantor;
    5. Kerahasiaan informasi tugas dan fungsi yang tidak untuk dipublikasikan; dan
    6. Ketepatan dan kontinuitas rapat berkala Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.
  • Wewenang
    1. Mengoreksi serta menandatangani/memaraf verbal dokumen dinas;
    2. Menyetujui usulan anggaran sub direktorat dibawah tanggung jawabnya;
    3. Memberikan informasi, data dan masukan kepada instansi/pihak yang berkepentingan;
    4. Menolak permintaan data dan informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan;
    5. Menyampaikan informasi dan penjelasan terhadap pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan;
    6. Mengusulkan promosi, pemberian penghargaan atau usulan hukuman disiplin bawahannya;
    7. Melaksanakan koordinasi dengan pegawai lingkup Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
    8. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Biro/Direktur lingkup LKPP sesuai dengan kewenangannya; dan
    9. Menilai DP3 staf.
  • Membawahi unit kerja :
    1. Kepala Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak;
    2. Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli.

*Pastikan anda mendaftar sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera pada jabatan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum.

Pengumuman

Seleksi Terbuka Calon JPT Pratama - PPH

PENG- 02/PANSEL.JPT-P/08/2019

Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Selasa
13 Agustus 2019

PENG-01/PANSEL.JPT-P/07/2019

Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Senin
22 Juli 2019

Jadwal

Seleksi Terbuka Calon JPT Pratama - PPH

NO TAHAPAN MULAI AKHIR
1 Pengumuman 22 Juli 2019 09 Agustus 2019
2 Pendaftaran Online 22 Juli 2019 09 Agustus 2019
3 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 13 Agustus 2019 13 Agustus 2019
4 Asesmen Kompetensi 15 Agustus 2019 15 Agustus 2019
5 Tes Kesehatan dan Tes Kejiwaan 19 Agustus 2019 19 Agustus 2019
6 Penulisan Makalah 20 Agustus 2019 20 Agustus 2019
7 Presentasi dan Wawancara 22 Agustus 2019 22 Agustus 2019
8 Pengumuman Tiga Besar 05 September 2019 05 September 2019
NO TAHAPAN MULAI AKHIR

Mohon agar sesering mungkin dicek jadwal pada setiap tahapan.

Pelamar

Seleksi Terbuka Calon JPT Pratama - PPH

Pendaftar
NO NAMA INSTANSI
1 Eko Rinaldo Octavianus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2 Selamet Budiharto LKPP
3 Tjipto Prasetyo Nugroho LKPP
4 Raden Adha Pamekas LKPP
5 Reghi Perdana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
6 Yuliansyah Effendi PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN (DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)
7 Mudjisantosa LKPP
8 Mulyadi Kemenko Perekonomian
9 Ely Kusumastuti Kejaksaan RI
10 Handarbeni Sayekti KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
11 Muslikhuddin KEJAKSAAN AGUNG R.I.
12 Patria Susantosa LKPP
NO NAMA INSTANSI
Peserta Lulus Tahap Administrasi
NO NAMA INSTANSI
1 Eko Rinaldo Octavianus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2 Selamet Budiharto LKPP
3 Tjipto Prasetyo Nugroho LKPP
4 Raden Adha Pamekas LKPP
5 Reghi Perdana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
6 Yuliansyah Effendi PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN (DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)
7 Mudjisantosa LKPP
8 Ely Kusumastuti Kejaksaan RI
9 Handarbeni Sayekti KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
10 Muslikhuddin KEJAKSAAN AGUNG R.I.
11 Patria Susantosa LKPP
NO NAMA INSTANSI
Peserta Lulus Tahap Tiga Besar

Silahkan Login / Buat Akun terlebih dahulu untuk mengikuti seleksi jabatan ini.

Login / Buat Akun